BIDANG PEMBINAAN


(Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor:Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia)


Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan;
  2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan;
  3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
  4. Pemantuan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung

Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknis atas barang milik negara, pengelolaan data dan statistik kriminal, pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.


Subbagian Pembinaan terdiri atas :

  1. URUSAN KEPEGAWAIAN

    Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai.

  2. URUSAN KEUANGAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

    Urusan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

  3. URUSAN PERLENGKAPAN

    Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.

  4. URUSAN TATA USAHA & PERPUSTAKAAN

    Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, perpustakaan dan dokumentasi hukum

  5. URUSAN DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI

    Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data statistik kriminal dan penerapan dan pengembangan tehnologi informasi.